Ilustrasi, sumber foto: ANTARA FOTO/AMPELSA
Galaxy Kiu - Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Syahrul Mubarak menyatakan, BSSN masih menyelidiki kebocoran data BPJS Kesehatan.
Menurut Syahrul, butuh waktu cukup lama untuk mengusut kasus kebocoran data tersebut. Di sejumlah negara, menurut dia, rat-rata dibutuhkan waktu 3-4 bulan untuk kasus serupa.
“Karena kan ini membutuhkan ketelitian ya. Jadi sampai sekarang belum (ada update terbaru) saya yakin nanti ketika sudah ada kejelasan itu pasti dari BPJS akan memberi pernyataan,” kata Syahrul saat ditemui di kantor KPU RI di Jakarta, hari ini, Rabu (2/6/2021).
“Kami terus berkoordinasi antara BSSN, BPJS, dan pihak kepolisian,” lanjutnya.
BSSN tidak memungkiri bahwa ada kemungkinan kebocoran data karena peretas
Syahrul tak menampik adanya indikasi keterlibatan hacker atau peretas terkait bocornya data BPJS Kesehatan. Menurutnya, hingga pencarian selesai, semua kemungkinan masih terbuka.
"Jadi segala kemungkinan kita gak bisa tutupi," ujar Syahrul. "Ada kemungkinan pencurian, penyerangan, bisa juga ada faktor-faktor lain yang menyebabkan data itu bocor atau dicuri,” ujarnya.
Tidak menetapkan target, BSSN mengatakan tugasnya hanya mendukung keinginan BPJS
Meski sempat menyebutkan beberapa negara membutuhkan waktu hingga empat bulan untuk menyelesaikan kasus serupa, namun BSSN tidak menyebutkan target waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah kebocoran data BPJS Kesehatan.
“Kalau BSSN ini kan menunjang sebetulnya dari apa yang diinginkan oleh BPJS. BPJS kan ingin menelusuri ini kebocoran faktornya apa,” kata Syahrul.
“Memang kebocoran bisa dari faktor dalam, luar, atau pun pencurian. Kalau sudah pencurian lari ke pihak kepolisian,” lanjutnya.
Temuan Kominfo terkait kebocoran data BPJS Kesehatan
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga tengah menyelidiki dugaan kebocoran data 279 juta orang Indonesia. Sampel data yang beredar diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan.
"Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan," kata Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi dalam siaran tertulis, Jumat 21 Mei 2021.
“Hari ini Kementerian Kominfo melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola untuk proses investigasi," lanjutnya.
Sedangkan hasil investigasi menemukan bahwa akun bernama Kotz yang menjual data pribadi di Raid Forums adalah pembeli dan penjual data pribadi (reseller).
0 Komentar